Prambanan Temple
Kabupaten Sleman
Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) adalah platform bagi-pakai data yang digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengawasan Kalurahan berbasis data (data-driven policy making). SINKAL dikelola oleh Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan untuk mengelola data dan informasi pendukung perencanaan dan penganggaran, mengarahkan kerja pembangunan yang sistematis, terukur, terarah dan berkelanjutan serta memfokuskan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mempercepat Reformasi Kalurahan.
Mempercepat transformasi kelembagaan dalam Reformasi Kalurahan.
Menyediakan data tunggal yang meliputi jumlah penduduk kalurahan berdasarkan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK), data pertanahan, dan sosial budaya di tingkat kalurahan.
Menjadi jembatan komunikasi data bagi-pakai untuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah bagian dari upaya DIY meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas. Adapun evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauhmana implementasi dilakukan oleh daerah, tidak hanya sekedar pemenuhan administrasi namun juga dampaknya. Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan oleh tim Kementerian PAN-RB bersama Pemerintah Daerah DIY, pada Jumat (03/10) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Sleman (01/10/2025)– Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X hadir dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 pada Rabu (01/10) di Lapangan Yonif 403, Kentungan, Sleman. Bertindak selaku inspektur upacara yaitu Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara, Marsma TNI Bonang Bayuaji. Upacara berlangsung khidmat, menjadi refleksi pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum ini juga sekaligus mengenang peristiwa sejarah G30S/PKI.
Yogyakarta (29/09/2025) jogjaprov.go.id – Satyalancana Karya Satya lebih dari sekadar penghargaan atas masa kerja. Penghargaan ini adalah pengingat bahwa tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berhenti pada apa yang sudah dicapai, tetapi justru menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, beradaptasi dengan perubahan, dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan relevan untuk kemajuan bangsa.